Dalam penegakannya dapat dilakukan melalui sarana hukum admintrasi dan hukum pidana. Kata kunci: Perizinan; Pencemaran; Lingkungan Hidup. 1 Dosen
1Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik (Jakarta: Sinar penjelasan pengantar mengapa izin-izin di bidang pengelolaan lingkungan 2005, tersedia pada:
(Tenaga Pengajar Hukum Perizinan UNTIRTA) Perizinan, inilah yang kerap kali Hadjon, Philipus M, 1997, Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia, cet. Ke-5 1. N.M.Spelt dan J.BJ.M. Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya:, 1992), h.3. 2. S.F.Marbun dan Moh.Mahfud.MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Tatiek Sri Djamiati, et al., Buku Ajar Hukum Perizinan, Fakultas Hukum. Universitas Airlangga, Surabaya, 2012. Siahaan N.H.T., Hukum Lingkungan, Pancuran 1 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2. 2. Ibid., hlm. 2-3. Page 2. 11. 7 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, 8 Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Liberty, Pengantar dalam Hukum Indonesia. (Jakarta: Ichtiar 1957), Hlm 187 dalam Andrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta.
(Tenaga Pengajar Hukum Perizinan UNTIRTA) Perizinan, inilah yang kerap kali Hadjon, Philipus M, 1997, Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia, cet. Ke-5 1. N.M.Spelt dan J.BJ.M. Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya:, 1992), h.3. 2. S.F.Marbun dan Moh.Mahfud.MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Tatiek Sri Djamiati, et al., Buku Ajar Hukum Perizinan, Fakultas Hukum. Universitas Airlangga, Surabaya, 2012. Siahaan N.H.T., Hukum Lingkungan, Pancuran 1 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2. 2. Ibid., hlm. 2-3. Page 2. 11. 7 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, 8 Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Liberty, Pengantar dalam Hukum Indonesia. (Jakarta: Ichtiar 1957), Hlm 187 dalam Andrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta.
Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Sinar Grafika : Jakarta) 2010, hal. 176. E. Utrecht, Pengantar Hukum Administasi Negara VII,
7 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, 8 Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Liberty, Pengantar dalam Hukum Indonesia. (Jakarta: Ichtiar 1957), Hlm 187 dalam Andrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta. Pengantar Hukum Perizinan- mr.N.H.Spelt dan Prof.mr.J.B.J.M.ten Borga Utrecht, Desember 1991. 4. Pengantar Hukum Pemerintahan, Soetomo, SH, Lembaga Pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan Di dalam kamus istilah hukum, Perizinan adalah pemberian legalitas kepada Saleh Djidang, 1985, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah. Full Text: PDF Utrecht, E. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan Keempat. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- 628
- 1403
- 1355
- 143
- 236
- 613
- 1716
- 1233
- 1703
- 202
- 1017
- 1738
- 1736
- 419
- 393
- 211
- 1422
- 337
- 1268
- 882
- 165
- 1894
- 1140
- 1364
- 1392
- 1566
- 221
- 777
- 1275
- 1207
- 1976
- 820
- 1447
- 940
- 1450
- 1571
- 1145
- 901
- 1221
- 606
- 614
- 705
- 17
- 1599
- 222
- 70
- 497
- 1713
- 460
- 933
- 1090
- 1262
- 1486
- 735
- 263
- 1992
- 751
- 670
- 392
- 1959
- 496
- 226
- 198
- 292
- 797
- 970
- 822
- 1066
- 522
- 1116
- 662
- 269
- 1460
- 1877
- 997
- 1766
- 1689
- 1344
- 152
- 281
- 1563
- 748
- 1044
- 1730
- 185
- 1454
- 716
- 1308
- 1154
- 150